Reformasi Salah Kaprah

COBA Bung iseng bertanya ke masyarakat awam, lebih enak mana hidup di jaman Pak Harto dengan setelah reformasi 1998? Bisa dipastikan sebagian besar masyarakat bakal menjawab, “Enakan jaman Pak Harto dong. Apa-apa murah, nggak ada bom-boman. Sekarang?”

Apakah reformasi yang dimotori mahasiswa 13 tahun lalu gagal? Kalau ukurannya hanya pergantian tampuk kekuasaan, tentu saja gerakan ini sukses. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun berhasil ditumbangkan. Tapi kalau ukurannya kepentingan masyarakat banyak, boleh dibilang reformasi malah membuat hidup sebagian besar rakyat Indonesia lebih susah.

Tak heran jika akibat melonjaknya harga kebutuhan bahan-bahan pokok, masyarakat memplesetkan kata “reformasi” menjadi “repot nasi”.

Cerita serupa tapi tak sama rupanya terulang di tubuh PSSI. Gerah melihat kepemimpinan negatif Nurdin Halid ditambah dengan minusnya prestasi timnas selama delapan tahun ke belakang, gerakan reformasi terjadi di sepak bola nasional. Seluruh elemen bersatu padu untuk melengserkan NH dari singgasananya. Mulai dari kelompok suporter hingga klub pemilik hak suara, semua sepakat ingin menurunkan NH.

NH sempat berusaha mati-matian mempertahankan diri. Namun “intervensi” pemerintah melalui Menpora Andi Alfian Mallarangeng yang membekukan kepengurusan NH, plus dibentuknya Komite Normalisasi oleh FIFA menyusul gagalnya Kongres Pekanbaru, membuat NH tak berkutik. Iapun mundur.

Melenceng
Reformasi sepak bola nasional sukses? Tunggu dulu. Menyingkirkan NH dan kroni-kroninya dari PSSI hanyalah babak awal. Ada tujuan yang jauh lebih penting dari itu, yakni memperbaiki kondisi sepak bola nasional.

Sayang, seperti halnya Reformasi 1998, reformasi sepak bola tahun ini justru berbuntut friksi di kalangan elite PSSI. Perebutan kursi PSSI 1 adalah pemicunya. Dan gagalnya Kongres 20 Mei lalu adalah akibatnya. Indonesia nyaris diskors, tapi kesempatan kedua justru diberikan FIFA.

Kali ini deadline yang wajib dipenuhi adalah tanggal 30 Juni. PSSI sudah harus memilih kepengurusan baru sebelum tanggal tersebut. Jika kembali gagal, sepak bola Indonesia musti siap-siap menjadi katak dalam tempurung.

Sayangnya, jauh-jauh hari sudah tercium aroma tak sedap berupa potensi deadlock seperti kongres sebelumnya. Lebih disayangkan lagi karena yang jadi penyebab identik: segelintir oknum pemilik hak suara ngotot mengegolkan pasangan bakal calon ketua umum dan wakil ketua umum yang didiskualifikasi FIFA.

Ironisnya, oknum-oknum yang awalnya dikenal sebagai Kelompok 78 dan lalu dilabeli Gerombolan 78 ini, sejak awal Juni mendeklarasikan diri sebagai Gerakan Reformasi Sepak Bola Nasional Indonesia (GRSNI). Dengan penuh percaya diri mereka mendengung-dengungkan bahwa kelompoknya adalah reformis yang siap mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik.

Salah kaprah! Itulah dua kata yang patut ditujukan pada GRSNI. Jika betul-betul hendak mereformasi PSSI demi lebih baiknya prestasi Indonesia, ngotot sampai mati demi memperjuangkan pasangan bakal calon yang dilarang FIFA adalah tindakan kontraproduktif. Alih-alih membuat perbaikan, bisa-bisa sepak bola Indonesia malah jauh lebih buruk dari era kepemimpinan NH.

Jangan sampai masyarakat pecinta sepak bola nasional kelak berkata, “Enakan jaman Nurdin Halid dong. Biar nggak pernah juara, tapi kita bisa nonton timnas main di pentas internasional.” [en]